Tim Hukum KHYI Malang Mendampingi EA Serahkan Laporan ke Kejari, Tekankan Proses Hukum Profesional dan Transparan.

Malang, Gresik Bersuara – Langkah hukum kembali menjadi sorotan di Kota Malang. Tim pendamping hukum dari Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang mendampingi klien berinisial EA untuk menyampaikan pengaduan pribadi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, Jumat (12/9/2025).

Pengaduan tersebut terkait dugaan keterlibatan seorang oknum jaksa berinisial IKR yang disebut melakukan tindakan tidak pantas hingga mengganggu keharmonisan rumah tangga pelapor.

Kuasa hukum EA menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak warga sekaligus menjaga martabat keluarga.

“Ini soal keadilan dan kehormatan, bukan hanya perkara pribadi,” ujar salah satu pendamping hukum.

Awalnya, rombongan berupaya bertemu langsung dengan Kepala Kejari Kota Malang. Namun karena agenda pimpinan yang padat, pertemuan dijadwalkan ulang. Pertemuan resmi akhirnya berlangsung pada Senin (22/9/2025) dan diterima langsung oleh Kasi Intel Kejari Malang, Agung Tri Radittyo, S.H., M.H.

Kuasa hukum EA menyampaikan harapan agar laporan ini diproses secara profesional dan transparan.

“Kami menyesuaikan jadwal pimpinan. Harapan kami, laporan ini ditangani sesuai koridor hukum,” jelasnya.

Presiden Direktur KHYI Malang, KRA. Dwi Indrotito Cahyono, S.H., M.M., menegaskan pengaduan ini diajukan dengan itikad baik, bukan untuk merusak nama institusi Kejaksaan.

“Sebaliknya, ini wujud kepercayaan pada mekanisme hukum. Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Dwi, yang akrab disapa Sam Tito, menambahkan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Setiap dugaan pelanggaran sekecil apa pun harus diproses terbuka agar masyarakat tidak kehilangan keyakinan. Transparansi adalah kunci,” ujarnya.

Sementara itu, Agung Tri Radittyo menyampaikan bahwa laporan dan klarifikasi pelapor telah diterima dan akan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

“Keputusan berada di Kejaksaan Tinggi, karena di Kejari tidak ada bidang pengawasan. Kami hanya melakukan wawancara dan meminta keterangan pelapor. Hasilnya akan kami serahkan ke Kejati,” pungkasnya.